Pajak Karbon Diundur, Sri Mulyani Narasi Kesukaran di Baliknya

Pajak Karbon Diundur, Sri Mulyani Narasi Kesukaran di Baliknya
Pemerintahan tunda implementasi pajak karbon dari gagasan awalnya pada 1 April 2022 jadi Juli 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintahan masih perlu lakukan koordinir untuk menyesuaikan roadmap supaya penerapan pajak karbon berjalan dengan baik.

Sri Mulyani menerangkan, ada kesukaran yang ada dari gagasan pengenaan pajak karbon. Sekarang ini, pajak karbon yang dikenai di antara satu negara dengan negara lain benar-benar berlainan. Ini mempunyai potensi munculkan kebocoran yang ingin dijauhi pemerintahan.

"Ada negara yang menetapkan harga US$ 3, US$ 25, bahkan juga US$ 40. Harga berbeda akan buka peluang kebocoran . Maka pemerintahan dan peraturan pasar karbon ini memang lumayan sulit," tutur Sri Mulyani dalam PPATK 3rd Legal Komunitas di Jakarta, Kamis (31/3).
Maka dari itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia akan mengaplikasikan peraturan ini secara waspada dan setahap. Apa lagi, Indonesia sekarang ini masih juga dalam proses perbaikan perekonomian.

"Climate change ini nyaris ditegaskan terjadi bila menyaksikan peningkatan temperatur dunia. Maka dari itu, kami masih tetap mempersiapkan piranti peraturan," katanya.

Ketentuan pajak karbon tercantum pada Undang-Undang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan dan Perpres 98 mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Tubuh Peraturan Pajak Febrio menjelaskan, pemerintahan masih menggodok ketentuan eksekutor pajak karbon supaya ada stabilitas di antara dua beleid yang sudah keluar itu. "Kami ingin pastikan stabilitas peraturan pajak karbon supaya sesuai kerangka Perpres NEK," kata Ferbio.
Selainnya permasalahan ketentuan eksekutor, Febrio menjelaskan, penangguhan ini dilaksanakan untuk jaga daya membeli warga di tengah-tengah bulan Ramadhan. Implementasi pajak karbon yang hendak berlaku lebih cepat pada PLTU Batu Bara mempunyai potensi menaikkan biaya listrik.

"Konsentrasi peraturan pemerintahan sekarang ini yaitu memastikan keadaan kesejahteraan dan daya membeli warga," kata Febrio.

Beberapa ekonom memprediksi, gagasan pemerintahan kenakan pajak karbon pada PLTU mulai April 2022 mempunyai potensi menaikkan biaya listrik. Sebagian besar suplai listrik di Indonesia masih memercayakan PLTU dengan bahan bakar batu bara hingga implementasi pajak karbon bisa menaikkan Ongkos Dasar Pengadaan (BPP) listrik.
© gracetzy. All rights reserved. Distributed by Pixabin